Sekda Hansastri Pastikan Tak Ada Pungli untuk Kenaikan Jabatan dan Penerimaan CPNS di Sumbar

Padang, - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Barat (Sumbar) Hansastri memastikan bahwa untuk sebuah jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada peluang Pungutan Liar (Pungli) sama sekali.

Hal itu disampaikan Hansastri untuk menepis adanya isu pungli di tengah maraknya mutasi, rotasi dan promosi jabatan pada Pegawai Negari Sipil (PNS) yang juga dibarengi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumbar.

Baca juga: Membanggakan, Asraldi dan Yunia Safitri Sukses Torehkan Juara MTQ Nasional

Bahkan, Hansastri menegaskan, bahwa dalam proses perekrutan seorang ASN dalam sebuah jabatan, tidak diperkenankan melakukan pembayaran, iuran atau pungutan apapun.

“Ini juga berlaku untuk seluruh proses mutasi, baik rotasi maupun promosi hingga pindah dinas ke unit kerja lain, tidak akan dipungut bayaran, ” ujarnya, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Bank Nagari Bantu Pemkab Dalam Percepatan Digitalisasi Transaksi Keuangan di Pesisir Selatan

Tidak hanya itu, Hansastri juga berani menjamin, bahwa dalam penempatan seseorang dalam jabatan tertentu, diproses sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada pungutan apapun.

“Jika ada dugaan pungutan seorang ASN menduduki jabatan oleh oknum tertentu, sudah pasti akan dikenakan sanksi. Namun, saya menjamin bahwa praktek seperti itu tidak terjadi di lingkup Pemprov Sumbar, ” tegasnya.

Baca juga: Pjs Wako Solok Sidak Penerapan Protokol Kesehatan OPD

Lebih lanjut dikatakan Hansastri, iming-iming dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan bisa membantu seseorang untuk ditempatkan di suatu jabatan, pindah tempat kerja dan lain-lain juga tidak ada di Sumbar.

“Tak benar itu, kalau ada oknum yang katanya bisa membantu menempatkan seseorang pada jabatan tertentu dan pindah unit kerja. Sesuai arahan pak Gubernur dan pak Wagub dalam berbagai kesempatan, semuanya dilakukan secara fair dan objektif. Jangan percaya dengan janji-janji oknum itu, apalagi minta-minta uang” paparnya.

Baca juga: Pimpin Rakor, Asben Hendri Tekankan Netralitas dan Komitmen ASN

Jika ada ditemukan oknum yang seperti itu, ucap Hansastri, baik itu ASN atau bukan, maka ada ada sanksi bagi mereka.

“Kalau ASN, sanksi yang bisa diterapkan bisa berupa teguran tertulis, teguran lisan, menurunkan golongan, menurunkan jabatan, hingga pemecatan, ” imbuhnya.

Baca juga: Kantor Perwakilan Segera Beroperasi, LPSK Apresiasi Dukungan Gubernur Babel

Kemudian, terkait dengan penerimaan CPNS, Hansastri juga mengimbau agar peserta tidak tergiur dengan bujuk rayu oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan CPNS.

“Jangan tergiur dengan godaan apapun dalam penerimaan CPNS sekarang. Itu tidak benar. Yang menentukan lulus atau tidaknya adalah hasil tes kita sendiri, tidak bisa dibantu oleh siapapun juga. Kan semua sudah berbasis IT dan terbuka, ” katanya. (*)