Lima daerah tersebut yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan, PJ kepala daerah perlu disiapkan karena gugatan pemilihan kepala daerah di lima daerah itu masih berlangsung di MK.
Sementara, akhir masa jabatan (AMJ) bupati di lima daerah tersebut yaitu 17 Februari 2021. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, Pj kepala daerah perlu ditunjuk.
“Untuk daerah yang bersengketa, kita ajukan Pj. Untuk satu daerah, ada tiga nama yang kita usulkan sesuai regulasi. Nama yang kita usulkan adalah pejabat tinggi pratama, eselon dua. Sedang diproses Kemendagri. Kini saya sekarang ada di Jakarta, ” jelasnya kepada via telepon, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, sampai saat ini, pihaknya belum bisa memastikan kapan pelantikan Pj tersebut akan dilakukan.
Namun, jika Pj kepala daerah tersebut belum dilantik menjelang AMJ bupati di lima daerah itu, maka secara otomatis daerah tersebut akan dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) yang merupakan sekretariat daerah (sekda) masing-masing.
“Kalau sampai AMJ 17 Februari belum, maka diisi oleh Plh yang merupakan sekda masing-masing kabupaten, ” ujar Iqbal.
Sementara itu, untuk delapan daerah di Sumbar yang menyelenggarakan Pilkada dan tidak menghadapi sengketa di MK, Pemprov Sumbar menyiapkan Sekda di daerah masing-masing untuk menjadi Plh kepala daerah.
“Dari delapan daerah itu, tujuh di antaranya AMJ bupati/walikotanya juga akan berakhir 17 Februari. Hanya Solok Selatan, AMJ bupati pada 22 Maret. Sesuai AMJ, jika kepala daerah (pemenang Pilkada) belum keluar SK, maka kita siapkan sekda sebagai Plh. Itu arahan Kemendagri, ” terang Iqbal.
Fernando Yudistira 
Amelia Rizky 
Tony Rosyid 
