Walau MUI Ditinggal, Gubernur Sumbar Lantik Kepengurusan KDEKS dan Jadi yang Pertama di Indonesia

SUMBAR, - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah resmi melantik anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Walau dalam proses pembentukannya pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumbar mengaku ditinggalkan, yang jelas komite tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

Pelantikkan bertempat di Auditorium Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Rabu (25/5/2022) pagi. Anggota KDEKS yang terdiri dari Kepala lembaga/instansi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumbar dan Manajemen Eksekutif KDEKS Provinsi Sumbar.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

Mereka terdiri dari Ketua, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua, Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Direktur Eksekutif, Ahmad Wira, Wakil Direktur Eksekutif, Muhammad Sobri, Direktur Industri Produk Halal, Jimmi Novrianto, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Gusti Candra, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Arwin Al-Ibrahimi, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Endrizal, dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, M Fany Alfarisi.

Selaku Ketua KDEKS, Gubernur mengatakan, visi misi yang dicanangkan oleh KDEKS sangat sejalan dengan Visi Misi Sumatera Barat yang menganut prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Selanjutnya ia harap KDEKS dapat menggerakkan lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang unggul dan berkelanjutan.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

“Secara khusus, saya meminta kepada KDEKS agar menjadi motor penggerak dalam pembangunan usaha untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. Apalagi Sumbar direncanakan akan menjadi Pusat Industri Halal tahun 2024, ” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung terkait dukungan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Pemprov Sumbar untuk memenuhi Sertifikasi Halal. Dukungan ini diberikan seiring dengan ditetapkannya Sumbar sebagai Pusat Industri Halal Nasional di tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Pjs Wako Solok Ikuti Vicon Pilkada Serentak

“Peran Pemprov bersama daerah-daerah yang lain sebagai fasilitator dengan memberikan insentif bagi UMKM dan industri kecil menengah untuk memfasilitasi sertifikasi halal, dalam hal ini Pemprov bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ” katanya.

Mendukung hal tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan perlu adanya kolaborasi dan koordinasi lembaga KDEKS dalam mendukung terwujudnya cita-cita Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Halal Nasional.

Baca juga: Warga Pesisir Selatan Berusia 17 Tahun Diminta Perekaman E-KTP

Disamping itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat, mengapresiasi Kekompakkan dan kerjasama yang solid dari stakeholder terkait, sehingga pembentukan KDEKS Sumbar terhitung cukup cepat dan sangat progresif.

“Kami perwakilan KNEKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada stakeholder yang secara intensif membantu proses penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar, ” tuturnya.

Baca juga: Pjs Wako Solok Tandatangani Dokumen Usulan Alih Status Hibah BMN

Direktur KDEKS Provinsi Sumbar, Ahmad Wira, yang baru saja dilantik menyampaikan beberapa program unggulan sementara KDEKS, salah satunya adalah Negeri Sejahtera Elok Syariah, membangun Koperasi Syariah, mendorong konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah, mendorong Percepatan Zona KHAS (Halal, Aman, dan Sehat), menciptakan Seratus Ribu Millennial Entrepreneur secara syariah, dan membangun dana wakaf yang dikelola oleh nazir daerah.

Ia mengatakan program-program tersebut akan dirapatkan dalam Rapat Pleno KNEKS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2022 mendatang, yang diselenggarakan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (**)