Syafrianto
PASAMAN - Sejak 2 Mei 2020 ribuan kartu BPJS Kesehatan masyarakat Kabupaten Pasaman dinonatifkan. Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pasaman dari awal memang ngotot dan nyatakan harga mati kepentingan masyarakat agar diaktifkan kembali.
“Maka dari itu kita meminta pada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis agar menganggarkan kembali. Dan kita juga meminta agar pembangunan gedung DPRD Pasaman dengan anggaran Rp10 Miliar dialihkan untuk BPJS Kesehatan, ” tegas Fraksi PAN, Yulisman kepada Indonesiasatu.co.id, Jum'at (19/06/2020).
Rapat Banggar dengan TAPD Pemkab Pasaman digelar di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping telah disepakati bahwa pembangunan gedung DPRD Pasaman ditunda dan dialihkan untuk BPJS Kesehatan Pasaman.
“Dengan diaktifkannya kartu BPJS Kesehatan untuk ribuan warga Pasaman pada 1 Juli 2020 mendatang, masyarakat akan terbantu dan tentunya dapat meringankan beban ribuan rakyat Pasaman, ” ujar Yulisman.
Selanjutnya, kata dia, Fraksi PAN DPRD Pasaman akan senantiasa berpihak untuk kepentingan hajat hidup masyarakat.
“Sebab, kami merupakan perpanjangan tangan masyarakat dan bertugas untuk memperjuangkan kesejahtaraan masyarakat Pasaman, baik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi serta bidang lainnya, ” terangnya.
Lebih lanjut, kata dia, Rapat Banggar telah disepakati pembangunan gedung DPRD sebesar Rp10 Miliar ditunda untuk tahun 2020. Dan dananya akan digunakan untuk perpanjangan kartu BPJS Kesehatan ribuan masyarakat terhitung 1 Juli 2020.
“Alhamdulillah tanggapan Fraksi PAN DPRD telah ditanggapi dan disepakati, ” pungkas Yulisman.
Zul Abrar 
