Segera Disidangkan, Kasus Korupsi Penggantian Lahan Tol Memasuki Babak Baru

Sumbar, - Kasus korupsi penggantian lahan Tol Padang - Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman diketahui telah menyerahkan seluruh berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Negeri (PN) Padang Kelas 1A Padang.

Baca juga: Polres Pasaman Amankan Delapan Terduga Pelaku Judi Sabung Ayam

Humas Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Reza Himawan mengatakan kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp27 miliar berdasarkan audit dari BPKP Sumatera Barat dan telah menyeret 13 orang tersangka, dijadwalkan sidang pada minggu ini.

"Untuk sidang perdananya akan digelar pada tanggal 14 April 2022 mendatang, dimana pada persidangan tersebut beragendakan pembacaan dakwaan, " kata Reza Himawan, saat diwawancarai HarianHaluan.com di ruang kerjanya Selasa 12 April 2022

Baca juga: Sat Narkoba Polres Bukittinggi Membekuk Pengedar dan Pembeli Ekstasi

Ia menjelaskan, dalam sidang tersebut terdapat beberapa orang majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Ada lima orang majelis hakim yang perkara tersebut, terdiri dari dua hakim ad hoc dan tiga hakim karir, " ujar Humas Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Baca juga: Diduga Rem Blong, Bus Pastra Masuk Jurang di Pasaman

Ditempat terpisah, Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Fifin Suhendra juga membenarkan perihal sidang perdana kasus korupsi penggantian lahan Tol Padang - Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman.

"Ya, benar sidang pada hari Kamis besok karena kami pun baru saja menerima informasi tersebut dari pihak pengadilan, " katanya.

Baca juga: BNNK – LAPAS Payakumbuh Lakukan Penggeledahan Kamar Warga Binaan

Seperti diketahui, dugaan korupsi ini berawal dari pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang Sicincin.

Saat itu, ternyata yang dibebaskan dan diganti rugi adalah lahan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

Baca juga: Ombudsman Sumbar Tegaskan Belum Akan Panggil Gubernur Soal Surat Untuk Minta Sumbangan

Kemudian lahan yang sama sebelumnya telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemkab Padang Pariaman pada 2014.

Sedangkan lahan yang dibebaskan telah tercatat sebagai aset daerah dan ketika pembebasan lahan untuk tol, sejumlah tersangka mengajukan surat tanda kepemilikan baru serta surat tersebut sempat diakui dan ganti rugi dicairkan.

Sampai akhirnya, Kejati Sumbar kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan sebanyak 13 tersangka sesuai perannya.

Ada yang sebagai penerima ganti rugi dan ada yang ikut membantu membuatkan surat kepemilikan baru.(**)