Ombudsman Sumbar Tegaskan Belum Akan Panggil Gubernur Soal Surat Untuk Minta Sumbangan

Ombudsman Sumbar Tegaskan Belum Akan Panggil Gubernur Soal Surat Untuk Minta Sumbangan

Sumbar, -Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) masih memproses laporan terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terkait surat bertanda tangan gubernur yang digunakan untuk meminta sumbangan.

“Masih kami proses, ” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani saat dihubungi via telepon, Jumat (10/9/2021).

Dia menuturkan pihaknya saat ini masih melakukan analisa dan diskusi terkait keterangan dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam pemeriksaan. Pihaknya saat ini juga masih merumuskan hasil pemeriksaan.

Namun, Yefri belum bisa memastikan kapan hasil pemeriksaan itu akan keluar.

“Tunggu dan sabar ya, ” sebutnya.

Yefri menyampaikan Ombudsman untuk sementara belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumbar.

“Untuk sementara belum. Karena ini kan masih diproses di internal Ombudsman, ” jelasnya.

Sebelumnya, terkait laporan itu, Ombudsman Sumbar telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Hansastri.

Hansastri datang beberapa waktu lalu ke Ombudsman bersama Asisten Setdaprov Sumbar Devi Kurnia dan Kuartini Deti Putri yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sumbar.

Sementara itu, Polresta Padang juga masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Meskipun telah ada penegasan Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, dugaan penipuan dalam kasus itu tidak ditemukan, namun penyidik belum menutup secara resmi kasus tersebut. Bahkan, terakhir penyidik kembali memeriksa semua perusahaan dan perguruan tinggi yang telah menyumbang.

Penyidik akan mengecek lagi, apakah benar seluruh sumbangan yang dihimpun sebesar Rp170 juta telah dikembalikan. Sekadar diketahui, kasus ini bermula dari ditangkapnya lima orang yang meminta sumbangan yang memakai surat bertanda tangan gubernur.

Lima orang tersebut tidak bertatus aparatur sipil negara (ASN). Mereka mengumpulkan sumbangan untuk membuat buku profil tentang Sumbar berbentuk soft copy dalam tiga bahasa, Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Kasus ini sempat meluas hingga bergulir di DPRD Sumbar. Fraksi Demokrat melalui anggotanya Nofrizon telah menyuarakan hak angket untuk mencari kebenaran kasus tersebut. 

Afrizal

Afrizal

Previous Article

Tinjau Vaksinasi Serentak 10 Titik di NTB,...

Next Article

BPBD Kembali Lakukan Pelatihan di Tingkat...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 299

Postingan Tahun ini: 894

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 222

Postingan Tahun ini: 2140

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 219

Postingan Tahun ini: 2113

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 161

Postingan Tahun ini: 385

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Bank Nagari Lubuk Alung Salurkan Beasiswa untuk Ratusan Pelajar di Padang Pariaman
Kebakaran di Kota Padang, Satu Orang Korban Meninggal Dunia
BHM Tawarkan Sertifikasi Halal ke Pemko Padang Panjang untuk Hewan Potong dan Kuliner
Jadi Penyiar Kreatif di Era Digital, KPID Sumbar Adakan Pelatihan untuk Penyiar se Sumatera Barat
Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Berikut Jadwalnya