Pemko Padang Ikuti Dialog Nasional Pra Munas VI APEKSI,  Bahas Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pasca Covid-19

PADANG - Pemerintah Kota Padang mengikuti kegiatan Dialog Nasional Pra Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Senin (25/1/2021). 

Kegiatan melalui 'zoom meeting' itu, diikuti Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dengan didampingi Sekda Amasrul beserta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi dan juga Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang.

Baca juga: TP PKK Kampung Lapai Wakili Kota Padang Lomba Tertib Administrasi Tingkat Nasional

Beberapa kepala OPD di lingkup Pemko Padang juga hadir di kesempatan itu. Antara lain Kepala Inspektorat Andri Yulika, BPKAD Budi Payan, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kadis Kominfo Rudi Rinaldy dan Kepala BPBD Barlius. Selanjutnya Kabag Tata Pemerintahan Rachmadeny, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabag Kerjasama Erwin.M dan Kakan Kesbangpol Yuska Libra Fortunan.

Sebagaimana diketahui, selain Ketua Dewan Pengurus APEKSI Airin Rachmi Diany beserta jajaran pengurus dan wali kota se-Indonesia, kegiatan secara virtual ini juga diikuti Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, PLh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Sunarta serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Pjs Wako Solok Ikuti Vicon Pilkada Serentak

Adapun tema yang diangkatkan pada kegiatan yang diselenggarakan selama 25-28 Januari 2021 tersebut adalah "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pasca Covid-19. 

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Airin Rachmi Diany yang juga Wali Kota Tangerang mengatakan, fokus utama kegiatan Dialog Nasional Pra Munas VI Apeksi Tahun 2021 ini adalah bagaimana mengatasi pandemi Covid-19, penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Bank Nagari Bantu Pemkab Dalam Percepatan Digitalisasi Transaksi Keuangan di Pesisir Selatan

"Dialog Nasional Pra Munas VI kali ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya karena dilaksanakan secara 'daring' mengingat kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga salah satu rangkaian sesi sebelum pelaksanaan Munas VI APEKSI pada 11 Februari 2021 mendatang, " sebutnya dalam kegiatan yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia itu.

Untuk Munas nanti ungkap Airin, pelaksanaannya akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari batasan peserta sampai pada rangkaian acaranya, karena semua diatur oleh protokol Covid-19. 

Baca juga: Pjs Wako Solok Kunjungi Kota Bengkulu

"Tujuan inti Munas adalah pemilihan Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2021-2024. Kita tentu berharap, pada pertemuan hari ini kita bisa bersama-sama merumuskan kebijakan ke depan khususnya di 2021 bagaimana melakukan langkah-langkah yang strategis. Khususnya dalam penanganan Covid-19 dan menjaga kesejahteraan masyarakat, " tuturnya.

Sementara itu dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, sesuai tema yang diangkatkan pada Dialog Nasional Pra Munas VI, menurutnya cara jitu mengatasi Covid-19 dan cara mencegahnya saat ini yaitu dengan memperkuat penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Baca juga: RAPBD P Kota Solok TA 2020 Hasil Evaluasi Gubernur Disepakati

"Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Hanya saja, penerapan praktik 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang kampanyenya dilakukan terlebih dahulu dan gencar. Maka dari itu, kita tentu berharap APEKSI bisa memikirkan dan menyikapinya ke depan. Begitu juga pada permasalahan lainnya, " harap Mendagri.

Sementara itu Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri mengaku sangat mengapresiasi pengurus APEKSI dalam upaya pencegahan korupsi di masa Pandemi Covid-19. 

Dimana titik rawan korupsi itu kata dia, terletak pada pertama reformasi birokrasi rekruitmen ditambah promosi jabatan, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga filantropi/sumbangan pihak ketiga (pencatatan penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan) dan keempat refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD.

"Tantangan terbesar bagi negara kita saat ini adalah memulihkan ekonomi secara nasional dan ekonomi di daerah-daerah. Untuk itu kita harus bersama-sama mewujudkannya, terutama jangan sampai kita terjaring dalam kasus tindak pidana korupsi. Jadi ini merupakan 'PR' besar bagi APEKSI ke depan, " ujarnya.