PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah angkat bicara soal keikutsertaannya dalam penggabungan air dan tanah dari seluruh provinsi di Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin (14/3).
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memastikan tidak ada ritual yang bertentangan dengan akidah tauhid dalam kegiatan bersama Presiden Joko Widodo itu.
"Saya sampai akhir di sana, tidak ada ritual apa pun, " kata Mahyeldi kepada JPNN Sumbar di UIN Imam Bonjol, Padang, Selasa (15/3).
Pejabat yang kerap disapa Buya itu mengatakan selama kegiatan hanya ada penyerahan tanah dan air sebagai simbol pesatuan.
Setiap gubernur membawa air dan tanah dari provinsi masing-masing. Air dan tanah itu konon merupakan wujud persatuan Indonesia.
"Hanya penyerahan air dan tanah secara simbolis untuk persatuan, " kata pria kelahiran Bukittinggi, 25 Desember 1966 itu.
Mahyeldi mengatakan Jokowi dalam pidatonya menyebut air dan tanah dari 34 provinsi itu melambangkan kebinekaan.
Politikus yang juga mubalig tersebut merasa tidak ada perbuatan yang melanggar tauhid pada kegiatan simbolis itu.
Baca juga:
TPI Covid-19 Kota Solok Kunjungi Pekanbaru
|
Simak pernyataan gubernur dari PKS tentang ritual kendi Nusantara yang mengundang kontroversi.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menyesalkan sikap Mahyeldi yang ikut membawa air dan tanah untuk ritual kendi IKN.
Ketua Umum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar tidak setuju dengan ritual tersebut.
Menurut Gusrizal ritual Kendi Nusantara mengandung unsur keyakinan yang tidak ada dalam akidah tauhid.
Ritual kendi itu pun tidak bisa diterima dengan dalih simbolis apa pun atau alasan rasional lainnnya.
"Jelas sekali ritual itu memiliki landasan keyakinan yang bukan Islam, " ujarnya. (**)