Pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar Percepat Adaptasi Pola Kerja Sistem Digital

Sumbar, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) berupaya mempercepat adaptasi perubahan pola kerja dan transaksi keuangan di masa pandemi yang mulai bergeser dari konvensional menjadi sistem digital.

“Adanya pandemi telah merubah pola aktivitas masyarakat termasuk juga pemerintah. Pemprov Sumbar terus beradaptasi dengan segala perubahan itu, ” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kedua se-Sumbar di Padang, Senin.

Baca juga: Tatap Muka Dengan Seluruh Kepala OPD, Pjs Wako Solok Tekankan Netralitas ASN dan Pencegahan Covid-19

Menurutnya, pola kerja pemerintah saat ini sudah mulai beralih ke arah digital seperti pelaksanaan pekerjaan yang mulai mengurangi kertas. Termasuk dari segi transaksi yang sudah diarahkan ke arah digitalisasi atau non tunai.

Ini sejalan dengan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digulirkan pemerintah pusat.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

Ia menyebut Pemprov Sumbar mendukung penuh kegiatan tersebut. Mahyeldi optimis seluruh pemerintah daerah (Pemda) di kabupaten/kota di Provinsi Sumbar dapat menjadi Pemda digital sebagai bentuk implementasi dari program ETPD tersebut.

Namun demikian, ia yakin masih ada kendala yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam penerapan ETPD. Kendala itu harus diinventarisasi dan kemudian harus segera dicarikan solusi yang efektif baik dengan pembuatan kebijakan, regulasi, atau dengan hal teknis lainnya seperti teknologi informasi, kerja sama, dan lain-lain.

Baca juga: Evaluasi SOP Protokol Kesehatan, Pjs Wako Solok Asben Hendri Kunjungi Dua Kantor Camat

Selanjutnya, manfaat dari implementasi ETPD juga tidak akan optimal jika tidak dipergunakan dengan baik. “Para wajib pajak, dan pihak yang membayar retribusi sebisa mungkin harus kita arahkan untuk melakukan pembayaran melalui pembayaran digital, ” ujarnya.

Dalam hal tersebut Pemda juga memiliki tanggung-jawab untuk mengajak masyarakat melakukan transaksi secara digital serta mengedukasi masyarakat melalui pembayaran pajak atau retribusi secara digital tersebut.

Baca juga: Pilkada 2020, Ir. Yubianto: Kita Berharap Siapapun Bupati Pessel Terpilih, Wakilnya Bisa Difungsikan dengan Baik

Berbagai hal dapat dilakukan dalam rangka menyosialisasikannya baik secara langsung ataupun melalui berbagai media fisik dan digital yang dimiliki oleh Pemda.

Mahyeldi mengatakan dukungan terhadap implementasi ETPD karena diyakini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola transaksi keuangan daerah yang akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Tahun Dipimpin Anies, Jakarta Telah Berubah

Ia juga berharap dukungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasai Daerah (Satgas P2DD) yang dibentuk untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah yang didalamnya juga ada Bank Indonesia (BI).

Ia menilai selama ini BI khususnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar telah banyak membantu Pemda dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dari berbagai sisi salah satunya melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Sebagai pendukung Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah pula membentuk TP2DD.