Wakil Ketua DPRD Padang Diperiksa Polisi, Diduga Selewengkan Dana Pokir

Padang, - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana dijadwalkan diperiksa Polresta Padang hari ini, Jumat (11/6/2021). Namun, kepada , Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan, hingga sore ini Ilham belum datang.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

“Kami jadwalkan siang ini, tapi dia belum datang, ” kata Rico melalui sambungan telepon, Jumat (11/6/2021) sore.

Rico menyebutkan Ilham akan diperiksa oleh timn Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang. Soal perkaranya, lanjut Rico, Ilham diperiksa tekait dugaan penyelewengan dana Pokir.

Baca juga: Warga Pesisir Selatan Berusia 17 Tahun Diminta Perekaman E-KTP

Data awal, lanjut Rico, ada dugaan penyelewengan dana pokir di Daerah Pemilihan (Dapil) Ilham. Dana pokir yang telah dicairkan untuk membantu 80 warga diduga disunat Ilham Rp500.000 per orang. Bantuan itu sebesar Rp1, 5 juta per orang.

Namun demikian, kata Rico, pihaknya masih perlu pemeriksaan untuk mendalami dugaan-dugaan tersebut. Langkah ini kata Rico, merupakan tindak lanjut atas laporan dari salah seorang warga.

Baca juga: Pjs Wako Solok Kunjungi Kota Bengkulu

Ilham Maulana duduk sebagai Wakil Ketua III DPRD Padang dari Fraksi Partai Demokrat.

Pokir sendiri adalah kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklajuti anggota DPRD ke eksekutif saat perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Plt. Bupati Pasbar Lakukan Peletakan Batu Pertama RS Aisyiyah

Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Baca juga: Tatap Muka Dengan Seluruh Kepala OPD, Pjs Wako Solok Tekankan Netralitas ASN dan Pencegahan Covid-19

Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).