Kuota BPJS Habis, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Kecewa Sikap Pemda Pasaman

PASAMAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Donizar kecewaa atas kejadian yang menimpa warganya bernama Elfi (27), asal Jorong Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping atas kendala 'kuota' penerima tanggungan BPJS habis.

“Kesehatan itu menjadi hak bagi masyarakat. Komitmen kepala daerah terkait dengan biaya kesehatan gratis menjadi tanda tanya ketika ada alasan “kuota” habis ketika masyarakat miskin membutuhkan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Daerah Pasaman, yang kita ketahui bersama bahwa setiap warga Pasaman yang berada di garis kemiskinan mendapatkan tanggungan BPJS oleh pemerintah, ” ujar Donizar, Selasa (13/10/2020).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Donizar juga menyampaikan kekecewaan atas kurangnya transparansi dan sosialisasi oleh Dinas terkait, supaya semua lapisan masyarakat mengetahui bagaimana system pendataan yang mendapatkan tanggungan BPJS oleh pemerintah.

“Kita juga menyayangkan, bagaimana minimnya transparansi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi dan Dinas terkait. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkan tanggungan BPJS dari pemerintah menjadi terlantar, ” kata Donizar.

Donizar juga mengharapkan, peranan aktif dari pemangku kebijakan serta stake holder terkait di Pasaman, untuk menyelesaikan masalah pendataan masyarakat miskin penerima BPJS tanggungan pemerintah.

“Kita berharap, OPD dan instansi yang terkait dengan masalah data masyarakat miskin penerima BPJS kesehatan di Pasaman, agar mengakomodir masyarakat miskin yang belum masuk sebagai penerima bantuan pusat dan provinsi. Yang kita pertaruhkan disini adalah nyawa masyarakat yang sedang membutuhkan tindakan medis tapi terkendala dengan biaya, ” tegas Donizar.

Elfi (27), didampingi suaminya Bayu (28) mengatakan bahwa pada hari Selasa siang (13/10), dirinya dalam kondisi hamil berat dan akan melahirkan, berangkat menuju RSUD Lubuk Sikaping untuk ditangani secara medis.

“Sedih dan kecewa, disaat kami butuh uluran tangan dan bantuan, kami malah tidak masuk kuota BPJS dari Pemkab Pasaman. Padahal, yang kami ketahui bahwa setiap warga Pasaman yang miskin ditanggung BPJS-nya oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, ” ujarnya.