Afrizal
Sumbar - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan hingga saat ini untuk sekolah tatap muka hanya diizinkan untuk sebagian daerah saja. Yakni yang berada di PPKM level 1, 2 dan 3.
“Untuk daerah yang terkena kebijakan PPKM level 4 tetap tidak diizinkan namun untuk PPKM level 1, 2 dan tiga masih diizinkan dengan berkoordinasi bersama satgas COVID-19 setempat, ” ungkapnya saat bersilaturahmi dengan Kepala SMA/SMK serta SLB Negeri dan swasta Cabang Dinas Wilayah I di SMA N 1 Bukittinggi, Selasa, (07/09/21).
Lebih lanjut dia mengatakan untuk daerah yang bisa tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan.“Tidak boleh kendor, ”imbuhnya.
Ia juga mengatakan sebelum pembelajaran tatap muka, akan dilakukan swab massal untuk memastikan tidak ada yang positif dan berpotensi menjadi penyebaran baru.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menegaskan perihal kualitas sekolah di kota dan kabupaten harus sama. Hal itu agar tidak ada siswa yang berupaya pindah domisili ke kota untuk bisa memilih sekolah.
“Kalau kualitasnya sudah sama, tidak ada alasan lagi siswa di kabupaten mengejar sekolah di kota, ” ujarnya.
Kemudian menurutnya, dari evaluasi PPDB 2021, masih banyak ditemukan siswa dari kabupaten yang mencari cara untuk bisa sekolah di kota salah satu dengan cara pindah domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
Akibatnya, sekolah di kota menjadi padat bahkan ada siswa yang tidak terakomodasi sehingga terpaksa dicarikan solusi dengan menambah rumble atau menambah ruang kelas baru.
Sementara di kabupaten banyak pula sekolah yang kekurangan siswa sehingga menjadi tidak efektif.
“Kita akan carikan solusi agar kualitas pendidikan sekolah di kabupaten dan kota sama, ” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri mengatakan persoalan PPDB telah dicarikan solusi sementara untuk mengakomodasi semua siswa agar bisa sekolah.
“Salah satu solusinya adalah penambahan ruang kelas baru. Untuk pembangunan, selain anggaran dari provinsi juga bisa dibantu APBD kabupaten/kota meskipun kewenangan SMA/SMK dan SLB berada di provinsi, ” katanya.
Jalan untuk membantu pembangunan ruang kelas baru melalui APBD kabupaten/kota itu adalah dengan bantuan keuangan khusus.
Ia berharap ke depan pembangunan itu bisa terlaksana sehingga semua siswa bisa diakomidasi sekolah terutama di daerah perkotaan.
Fernando Yudistira 
Tony Rosyid 
