SUMBAR, - Menanggapi situasi nasional melonjaknya angka sebaran Corona Virus Disease19 dan angka kematian Covid19 di Jawa Barat dan Jakarta hingga Jawa Barat ditetapkan siaga 1 oleh Satgas Penanganan Covid19 serta terjadinya peningkatan kasus di Sumbar dengan ditetapkannya beberapa derah sebagai zona merah harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Jika pengendalian virus Corona di Sumbar tak diperketat, fasilitas kesehatan Sumbar diprediksi suatu saat bisa kolaps, Terlebih saat ini kasus Corona di Indonesia tengah melonjak, dan Sumbar dengan kondisi mobilitas yang tinggi akan terdampak. Ujar Rudi Apriasi Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Alumni GMNI Sumbar kepada media ini.
Rudi Apriasi menegaskan, fokus kegiatan penambahan kapasitas tempat tidur pada rumah sakit atau penghambatan mobilitas di titik perbatasan dengan pendirian posko bukan solusi atau jalan keluar mengatasi membludaknya pasien COVID-19.
Pemerintah Provinsi Sumbar sejauh ini perlu menjalankan komunikasi risiko efektif, dan dengan tegas harus mengawal penerapan protokol kesehatan hingga ke tengah masyarakat. Ujar Rudi Apriasi.
"Himbauan untuk menerapkan prokes sudah oke dan ini dilakukan sampai ke Pemda-Pemda, tetapi itu saja tidaklah cukup, haruslah dipastikan apakah ini sudah berjalan baik di Lapangan" Ujar Rudi Apriasi yang juga anggota DPRD Kabupaten Pasaman ini.
Disamping itu, Rudi menegaskan pengawasan di lapangan itu dibutuhkan untuk memantau apakah Perda dan aturan lainnya kita itu memang dilaksanakan dengan baik, itulah tugas teman-teman di Satgas dan TNI Polri agar bisa mengawal penerapan aturan ini" kata Rudi Apriasi.
Dengan kasuistik beberapa kota/kabupaten menjadi status zona merah di Sumbar ini membuka mata dan perhatian kita, berarti di Sumbar ada lonjakan kejadian terhadap Covid19, ini tidaklah bisa dibiarkan begitu saja. Teman-teman Satgas harus mengambil langkah2 di masing-masing Kabupaten Kota.
"Jika dalam hal ini tidak serius dan tak dibangun komitmen dengan warga, serta tidak adanya pengendalian yang tepat dan cepat saya bisa katakan dalam hitungan minggu sampai bulan, kita di Sumbar kasus Covid akan terus meningkat, " tegas ketua Komisi B DPRD ini.
Rudi Apriasi menegaskan pembatasan mobilitas tak bisa seterusnya efektif membendung lonjakan kasus COVID-19, jika lagi-lagi, protokol kesehatan Corona tak menjadi perhatian utama. Peran masyarakat menurut Rudi dinilai penting dalam menekan kasus COVID-19, dengan disertai upaya pemerintah melakukan tracing yang baik.
Karenanya, strategi pengendalian pandemi Corona disebut Rudi tak bisa hanya berjalan satu aspek saja. Perlu ada sinergi maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani perannya masing-masing.
"Karena itu strategi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur karena hanya pada satu titik itu akan terjadi lonjakan dimana RS dan tempat tidur sudah tidak mampu lagi mengatasinya, " jelas Rudi Apriasi.
"Maka yang harus dilakukan menurutnya adalah komitmen bersama yang dimulai di hulu jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tracingnya kuat, " lanjutnya.
Disamping itu, Rudi Apriasi mendesak agar Pemprov segera melakukan vaksinasi buat warga sumbar, hal ini ia tegaskan karena menyoroti cakupan vaksinasi yang masih rendah di berbagai daerah Kabupaten Kota di Sumbar.
Keikutsertaan dalam vaksinasi sebagai upaya ikut serta dalam memerangi Covid19, dengan semakin cepat vaksin maka upaya untuk pemulihan ekonomi nasional terjadi.
"Masyarakat tidaklah usah takut, atau menduga duga vaksin ini itu segala macam, yang namanya vaksin itu secara medis adalah baik untuk kesehatan, " Ujar Rudi Apriasi.
Kita apresiasi Bupati Pasaman yang telah mengintruksikan vaksinasi di Pasaman, dan ia mendesak agar pemerintah Provinsi bisa mengupayakan proses vaksinasi COVID-19 di Sumbar terus meningkat di seluruh Kabupaten Kota, sebab sejatinya kesehatan rakyat adalah yang utama disamping sebagai upaya kita bersama dan juga pemulihan ekonomi di Sumbar dan secara nasional.