Rakornas Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Pemerintah Pusat Dorong Pemda Lakukan Percepatan Realisasi Belanja Daerah.

PADANG - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan perealisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari segi pendapatan maupun belanja.

Undang undang (UU) No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat berdampak pada pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan dan belanja.

Baca juga: Buka Pelatihan SOP dan Persus DAK PK2UKM, Pjs Wako Solok Berharap Tetap Mengacu Pada Perda No.6/2020

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Agus Fathoni saat membuka Rakornas Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, di Hotel Grand Zuri Padang, Jum'at (18/8/2022).

Menurut Agus Fathoni, belanja dan pendapatan daerah secara nasional pada awal tahun 2022 memang cendrung rendah. Dari  data Kemendagri, pendapatan daerah diseluruh Indonesia sampai dengan kondisi akhir Juni tercatat sudah mencapai 46, 67 % dari total target tahun 2022, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi pendapatan pada bulan yang sama pada tahun 2021 yang berada pada angka 44, 83 % , namun jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama di tahun 2020 sebesar 48, 18 %, memang mengalami sedikit penurunan dengan deviasi sebesar 1, 51 %.

Baca juga: Pjs Wali Kota Solok Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Daring, Peringatan Hari Jadi Sumbar ke 75

"Kita berharap dengan adanya rakornas yang dihadiri oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Kabupaten Kota ini, realisasi pendapatan dan belanja daerah dapat lebih meningkat, " harapnya. 

Selain itu, dari sisi pendapatan dan belanja daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil meraih capaian bagus pada realisasi pendapatannya yaitu sebesar 59, 35 persen. 

Baca juga: Pjs Wako Solok Sidak Penerapan Protokol Kesehatan OPD

"Capaian realisasi pendapatan tertinggi ke 5 secara nasional ini merupakan prestasi bagus Provinsi Sumatera barat, urutan capaian realisasi pendapatan daerah yang tertinggi secara nasional adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa timur, Provinsi Jawa Barat kemudian Provinsi Sumatera Barat, " ujar Agus.

Selanjutnya capaian realisasi pendapatan ditingkat kabupaten yang tertinggi secara nasional adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Lombok, Kabupaten Bandung dan  Kabupaten Banjar.

Baca juga: Joni Ikwal: Pembangunan Fisik di Pesisir Selatan Lebih Banyak dari APBN, dari APBD Mana?

"Untuk kota yang tertinggi adalah Kota Tua Jakarta, Kota Magelang, Kota Kediri dan Kota Padang Panjang, Kota Pariaman. Dari lima besar tersebut, 2 diantaranya adalah Pemerintah Kota di Sumatera barat, ini adalah prestasi" ulasannya.

Terakhir, dengan dilaksanakan Rakornas Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat. Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat menangkap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pusat, untuk dimanfaatkan guna mendorong pergerakan ekonomi di daerah.

Baca juga: Tingkatkan Kapabilitas APIP Pasaman, BPKP Sumbar Adakan Bimbingan Teknis

"Kita harapkan daerah-daerah yang lain juga dapat melaksanakan kegiatan yang semacam ini, dengan mengundang narasumber yang berkompeten dan memang menguasai bidangnya sehingga mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah baik dalam sisi pendapatan maupun sisi belanja, " harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan saat ini Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 9 proyek prioritas kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Proyek tersebut diusulkan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan di Sumatera Barat, yaitu Pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung-Teluk Tapang, aksesnya yang belum lancar masih menjadi kendala, diharapkan melalui anggaran pemerintah pusat masalah tersebut dapat segera teratasi. 

"Pengadaan kapal penyeberangan perintis kepulauan Mentawai, saat ini akses ke sipora, Siberut ataupun ke Pagai tidak bisa dilakukan secara langsung, maka melalui Pemerintah Pusat kita harapkan ada solusi, " ujar Mahyeldi.

Selain itu, terkait Pembangunan jalan Padang Aro-Lubuk Malako, Lubuk Malako-Abai Sangir, Abai Sangir-Sei Dareh, salah satu kab saat ini status desa yang sangat tertinggal mudah mudahan pembanguan untuk daerah ini dapat di lebih baik kedepan.

Dan Pembangunan jalur Sitinjau Lauik, sudah kita usulkan semoga dapat menjadi solusi terkait masalah longsor yang kerap terjadi di sitinjau lauik. Kemudian Pembangunan jalan pasar baru alahan Panjang, Penyusunan Detail Engineering Design (DED) akses jalan Teluk Tapang ke Sumatera Utara, Program-program untuk percepatan penurunan angka stunting dan angka kematian ibu.

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Tahun Dipimpin Anies, Jakarta Telah Berubah

"Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar, " harap Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI atas ditunjuknya Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan acara Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Kepercayaan ini menjadi penambah semangat dan motivasi bagi kami di Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

"Tentunya ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi Sumatera Barat kembali dikunjungi oleh Peserta Rakornas dari seluruh Indonesia, setelah beberapa hari yang lalu Kota Padang juga menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas APEKSI, " ucapnya. (**)