DHARMASRAYA , - seperti ini lah pekerjaan yang di kerjakan oleh PT.Tri Jaya Putra yang selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan, pasalnya baru saja kering pengecoran beton badan jalan nasional pjn wilayah II di bawah
Kepengawasan PPK 2, 2 lokasi km 1 sungai dareh kecamatan pulau punjung kabupaten dharmasraya sumatera barat itu sudah mulai beransur retak alias pecah, di karenakan kerja nya asal jadi dan juga minim nya kepengawasan, Padahal kegiatan ini bernilai
Rp.17.766.968.000 milyar , sumber dana APBN tahun anggaran 2021, nomor kontrak KU.08.08/Ktr.03.PPK-2.2 pjn II/I/2021.nama paket ini preservasi jalan lingkar kiliran jao batas jambi dan riau di bawah kepengawasan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Direktorat jenderal bina marga , Balai pelaksanaan jalan nasional sumbar, satuan kerja pelaksana jalan nasional wilayah II provinsi sumatera barat.
Sementaraprisma joni selaku pelaksana gegiatan ini dari PT.Tri Jaya Putra setiap di konfirmasi media ini lewat ponsel dan what sapp tidak pernah resvont, Pahrevi yani dari BPAN juga lembaga aliansi indonesia mengatakan kegiatan preservasi pjn wilayah II kepengawasan PPK 2.2 ini setiap tahun nya selalu mendapat sorotan dari masyarakat karena baru saja di kerjakan hitungan hari rusak lagi selalu
Begitu, pertanyaan nya apakah sewaktu perencanaan kajian teknis yang di sepakati oleh PPK nya sudah matang.
danbagai mana pula dengan pelaksanaannya apakah benar benar mengacu kepada spek yang telah di buat dengan berbagai kajian kajian teknis itu.seumpama kontraktor nya tidak mengacu kepada spek pekerjaan nya berarti jelas ada indikasi pelanggaran kontrak yang di sepakati tersebut
ini perlu di pertanyakan juga tentang keprofesional dan keseriusan PPK nya untuk mengawasi kegiatan tersebut, sebab di dalam pekerjaan ini yang mempunyai tanggung jawab penuh mulai dari awal sampai akhir itu PPK, dan
Kami sebagai penyambung lidah masyarakat akan segera melaporkan ini nanti nya ke kementrian PUPR, pungkas nya fahreviSampai berita ini di turunkan media ini belum mendapat konfirmasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena jarang di lapangan.(Ap)
