LMAN Tambah Rp300 Miliar Untuk Pembebasan Lahan Tol Padang-Sicincin

Sumbar, - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan menambah anggaran Rp300 miliar untuk biaya pembebasan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

“Alhamdulillah informasi tadi dari LMAN itu sudah menambah anggaran sebesar Rp300 miliar, ” ujar Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kepada wartawan usai rapat koordinasi pembangunan jalan tol bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: 15 Maestro Budayawan Seniman Dianugerahi Penghargaan Pemrov Sumbar

Mahyeldi menegaskan, dengan adanya penambahan anggaran pembebasan lahan tol itu, pembangunan tol Padang-Sicincin terus berjalan. Dia menyatakan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama instansi lainnya di Sumbar seperti Kepolisian dan Kejaksaan berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalan tol seksi I ruas Padang-Pekanbaru itu.

“Artinya ini pembangunan jalan tol akan tetap berjalan, ” sebut Mahyeldi.

Baca juga: Joni Ikwal: Pembangunan Fisik di Pesisir Selatan Lebih Banyak dari APBN, dari APBD Mana?

Sebagai informasi, pembangunan jalan tol memang tergantung dengan seberapa banyak lahan yang berhasil dibebaskan.

Project Director PT Hutama Karya (Persero) Tol Padang-Sicincin Marthen Robert Singai mengatakan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin terpaksa molor hingga 2023 atau bahkan 2024. Itu pun jika lahan berhasil dibebaskan hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Bawaslu Kota Solok Peringkat Satu Lembaga Publik Informatif Se-Sumbar

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar Yuhendri Yakub mengatakan, sampai saat ini, proses pembebasan lahan tol Seksi I Padang-Pekanbaru itu mencapai 42 persen atau sebanyak 623 bidang tanah. Sementara, total bidang tanah yang harus dibebaskan itu berjumlah 1.486 bidang.

Selebihnya, proses pembebasan tanah itu masih dalam tahap menunggu proses uang ganti rugi, validasi, selesai musyawarah atau pengumpulan dokumen, penilaian, dan belum pengumuman.

Baca juga: Dipimpin Pjs Wako Solok, TNI-Polri Gelar Operasi Yustisi Untuk Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Patuhi AKB

“Dari 42 persen (tanah yang telah dibebaskan), lima persen ini di angka 80-an bidang tanah, ini kita akan memberikan ganti rugi. Cuman terkait nanti jangan ada yang terindikasi aset pemerintah daerah yang mestinya tidak kita bayar, jangan sampai terbayarkan. Jadi, kita dalam rangka persiapan mengidentifikasi itu, ” jelasnya.

BPN Sumbar pun menargetkan pembebasan lahan tol selesai akhir tahun ini. (*)

Baca juga: Plt. Bupati Pasbar Lakukan Peletakan Batu Pertama RS Aisyiyah