KPK Terima 43 Laporan Dugaan Korupsi dari Sumbar tapi Banyak Berupa Surat Kaleng

KPK Terima 43 Laporan Dugaan Korupsi dari Sumbar tapi Banyak Berupa Surat Kaleng

Padang, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 43 laporan dugaan korupsi di Sumatra Barat (Sumbar) sepanjang semester I 2021.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul KS usai menghadiri bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Aula BPSDM Sumbar, Selasa (14/9/2021).

“Kalau dari Sumbar, pada tahun kemarin, ada 81 laporan yang kita terima. Yang sekarang ini sampai semester 1 kemarin ada 43 laporan, ” ujarnya.

Meski demikian, dari sekian laporan yang diterima oleh komisi anti-rasuah itu, banyak yang sulit ditindaklanjuti. Hal tersebut karena laporan yang dikirimkan banyak berupa surat kaleng. Artinya, banyak yang tanpa nomor kontak yang bisa dihubungi.

Bukan apa-apa, kata Kumbul, laporan tanpa nomor kontak itu menyulitkan pihak KPK untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi. Padahal, jika pelapor takut identitasnya diketahui, maka bisa mengirimkan laporan tanpa nama. Meski begitu, laporan harus dilengkapi dengan nomor kontak.

“Bisa melalui call center, telepon, email, dan sebagainya. Intinya laporan itu kita harapkan ada nomor yang bisa hubungi. Tidak harus pakai identitas, ” sampainya.

Selain itu, dia menerangkan laporan juga harus dilengkapi dengan bukti pendukung. Hal tersebut laporan yang dikirimkan agar tidak menjadi fitnah terhadap pihak-pihak tertentu.

“Yang kita harapkan orang melapor dilengkapi dengan bukti pendukung seperti foto atau rekaman. Misal foto yang dilaporkan bertemu dnegan seseorang, ” ungkapnya.

Kumpul menambahkan KPK memegang azaz kerahasiaan dalam setiap laporan yang diterima. Oleh karena itu, pihaknya meminta pelapor untuk diam atau tidak berkoar-koar usai melapor ke KPK.

“Biar kami berproses, karena KPK menjaga kerahasiaan, masyarakat juga menjaga kerahasiaan. Itulah yang kita berikan pemahaman, ” ucapnya.

Laporan yang diterima KPK akan diproses selama 30 hari untuk diputuskan apakah ditindaklanjuti atau tidak. 

Afrizal

Afrizal

Previous Article

Polemik Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar,...

Next Article

Diklaim Ramah Lingkungan, Pemprov Sumbar...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 299

Postingan Tahun ini: 894

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 222

Postingan Tahun ini: 2140

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 219

Postingan Tahun ini: 2113

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 161

Postingan Tahun ini: 385

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Bank Nagari Lubuk Alung Salurkan Beasiswa untuk Ratusan Pelajar di Padang Pariaman
Kebakaran di Kota Padang, Satu Orang Korban Meninggal Dunia
BHM Tawarkan Sertifikasi Halal ke Pemko Padang Panjang untuk Hewan Potong dan Kuliner
Jadi Penyiar Kreatif di Era Digital, KPID Sumbar Adakan Pelatihan untuk Penyiar se Sumatera Barat
Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Berikut Jadwalnya